SMARTNEWS.ID – Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mendorong perubahan cara pandang terhadap investasi daerah. Menurutnya, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi dari dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.
Egi menilai investasi harus mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan usaha lokal, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan aktivitas ekonomi baru.
Gagasan itu disampaikan Egi yang juga Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengoptimalkan Potensi Investasi Daerah Melalui Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah” yang digelar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Jakarta Selatan, Rabu, 7 Oktober 2026.
Dalam forum tersebut, Egi menawarkan konsep “kalibrasi kolaborasi” antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih menghambat investasi.
“Investasi tidak akan menggerakkan suatu daerah hanya karena memiliki potensi alam yang berlimpah. Modal akan hadir di daerah yang memiliki birokrasi sederhana, tidak rumit, dan yang paling penting memberikan kepastian regulasi,” ujar Egi.
Menurutnya, potensi sumber daya alam saja tidak cukup menjadi daya tarik investor. Daerah harus memiliki ekosistem investasi yang siap, mulai dari kepastian tata ruang, ketersediaan lahan, aspek lingkungan, tenaga kerja, infrastruktur hingga regulasi.
Egi menyoroti persoalan sinkronisasi RDTR dengan KKPR, integrasi sistem OSS RBA, serta proses persetujuan lingkungan yang masih perlu diperkuat.
Di sisi lain, keterbatasan fiskal daerah juga menjadi tantangan dalam menyediakan infrastruktur pendukung investasi.
Karena itu, Egi mendorong pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan sistem serta kebijakan agar persoalan administratif dan infrastruktur tidak menjadi penghambat masuknya investasi.
Ia menawarkan sejumlah langkah, antara lain integrasi data spasial secara real-time, penguatan pembiayaan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) non-APBD, serta insentif hilirisasi berbasis kinerja.
Skema tersebut, kata Egi, dapat diarahkan untuk mendorong investasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaku usaha lokal, termasuk UMKM.
Untuk Lampung Selatan, Egi menyebut daerah yang dipimpinnya memiliki sejumlah modal dasar untuk dikembangkan menjadi kawasan investasi.
Sekitar 70 persen wilayah Lampung Selatan merupakan kawasan pertanian. Daerah tersebut juga memiliki garis pantai sekitar 250 kilometer serta posisi strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra.
Potensi tersebut diarahkan untuk memperkuat investasi sektor pariwisata dan agro.
“Kami tidak ingin investasi yang masuk hanya sekadar masuk, tetapi bagaimana investasi tersebut benar-benar menciptakan impact ekonomi bagi daerah,” kata Egi.
Sejak awal memimpin Lampung Selatan, Egi menempatkan pariwisata sebagai salah satu sektor yang dikembangkan. Salah satunya melalui konsep pariwisata edukasi berbasis agro yang disesuaikan dengan karakter Lampung Selatan sebagai daerah pertanian.
Pemerintah daerah juga terus membenahi akses dan infrastruktur menuju kawasan potensial pariwisata meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal.
Egi berharap Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat memperkuat pendampingan kepada pemerintah daerah, terutama dalam memetakan potensi, mempromosikan peluang investasi, serta mempertemukan daerah dengan calon investor yang sesuai.
“Kalau negara ini ingin investasinya tumbuh besar, harapan kami, Kementerian Investasi bisa turun lebih intensif membantu daerah, memberikan gambaran potensi, membuka akses jejaring, dan memberikan perspektif yang lebih luas bagi kami di daerah,” tuturnya. (***)
